BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia
dikenal sebagai negara maritim yaitu negara dengan kekayaan laut yang melimpah.
Kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim mencapai puncak pada periode abad 16
-17 yaitu saat perdagangan antarpulau, antarbangsa menguasai kawasan Nusantara.
Perairan Indonesia saat ini luasnya mencapai 5,8 km2. Dimana luas tersebut
mengandung begitu banyak sumber daya ekonomi kelautan dari permukaan, badan
air, hingga dasar laut. Laut Indonesia mengandung kekayaan alam yang sangat
besar dan beraneka ragam, baik yang dapat diperbarui (seperti perikanan,
terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi),
tak dapat diperbarui (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit
serta mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang surut, gelombang
,angin, dan OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion) maupun jasa-jasa lingkungan
kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.
Dilihat dari potensi
lestari total ikan laut, ada 7,5 persen (6,4 juta ton/tahun) dari potensi dunia
berada di perairan laut Indonesia. Selain itu sekitar 24 juta hektar perairan
laut dangkal Indonesia cocok untuk budi daya laut (mariculture) ikan kerapu,
kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut dan boita laut lainnya
yang bernilai ekonomis tinggu dengan potensi produksi 47 juta ton/tahun. Lebih
dari itu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkatan genetik,
spesies, maupun ekosistem tertinggi di dunia.
Meningat potensi
pengadaan Indonesia dalam hal sumber daya dan jasa-jasa kelautan sangat besar
serta permintaan terhadap sumber daya dan jasa kelautan yang terus meningkat
maka kekayaan laut Indonesia seharusnya dapat menjadi keunggulan kompetitif
Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, makmur, dan mandiri. Letak Indonesia
yang sangat strategis yaitu diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia
serta Benua Asia dan Australia seharusnya juga dapat memberikan keuntungan
paling besar bagi bangsa Indonesia dilihat dari posisi kelautan global.
Namun, bangsa Indonesia
seakan melupakan jati dirinya sebagai bangsa maritim terbesar di dunia. Sumber
daya kelautan hanya dipandang sebelah mata. Kegiatan yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara kurang profesional dan
ekstraktif serta kurang mengindahkan aspek kelestariannya. Laut di Indonesia
sebaliknya dijadikan tempat pembuangan sampah yang mana hal itu akan mencemari
dan merusak kekayaan yang terdapat di dalam laut.
Sungguh disayangkan
apabila potensi laut yang seharusnya dapat membawa Indonesia menuju masa
kemakmuran harus terbuang percuma karena tindakan dari orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengetahun tentang potensi laut di
Indonesia harus terus di kembangkan. Dimana potensi tersebut sangat berperan
penting dalam pembangunan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi.
1.2 Rumusan Masalah
1.
Apa yang
dimaksud Konsepsi dan Teori Ekonomi Kelautan?
2.
Apa saja Kinerja
Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia?
3.
Apa saja
Permasalahan Ekonomi Kelautan di Indonesia?
4.
Bagaimana
Potensi Ekonomi Kelautan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia?
5.
Apa Strategi
Pembangunan Ekonomi Kelautan di Indonesia?
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.
Untuk memenuhi
tugas Perekonomian Indonesia.
2.
Agar mahasiswa
dapat memahami Teori Ekonomi Kelautan.
3.
Agar mahasiswa
dapat mengatahui Kinerja Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia.
4.
Agar mahasiswa
dapat mengetahui Permasalahan Ekonomi Kelautan di Indonesia.
5.
Agar mahasiswa
dapat memahami Strategi Pembangunan Ekonomi Kelautan di Indonesia.
6.
Agar mahasiswa
dapat mengetahui Potensi Ekonomi Kelautan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Konsepsi dan Teori Ekonomi Kelautan
Secara teoritis ekonomi kelautan belum
jadi sebuah kajian khusus di Indonesia. Kajian ekonomi kelautan masih bersifat
mikro dan parsial. Kini kajian ekonomi kelautan di Indonesia lebih dominan
menyangkut ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan.
Dalam laporan “National Ocean Economic
Program” yang diterbitkan di Amerika Serikat, Kildow et al (2009)
mendefenisikan ekonomi kelautan dan pesisir berbeda. Dinyatakan bahwa ekonomi
pesisir sebagai segala aktivitas ekonomi yang berlangsung di sepanjang wilayah
pesisir. Suatu analisis ekonomi pesisir mengungkapkan tiga tema yaitu :
1. Ukuran
(Size)
Ekonomi
pesisir di Amerika Serikat memiliki porsi besar dalam aktivitas ekonomi hingga
mampu berkontribusi bagi ekonomi negaranya. Ironis dibandingkan dengan Indonesia
sebagai Negara kepulauan akan tetapi ekonomi pesisirnya tak berdampak dalam
perekonomian Negara.
2. Kedudukan
(Sprawl)
Ekonomi
pesisir adalah sebagai ekonomi utama kaum urban (perkotaan) dan penyebaran
aktivitasnya sepanjang wilayah pesisir secara signifikan berdampak pada
kekuatan daerah urban khususnya penyebaran penduduk dan aktivitas ekonomi yang
jauh dari pusat-pusat kota.
3. Pelayanan
(Services)
Ekonomi
pesisir menjadi penggerak utama industri manufaktur di Amerika Serikat, tapi
saat ini berubah jadi produsen utama sektor jasa. Berbeda halnya dengan
Indonesia, ekonomi pesisir jangankan jadi penggerak utama sektor jasa, sektor
manufaktur saja mau jauh panggang dari api.
Sementara ekonomi kelautan (ocean economic) yaitu sebagai aktivitas
ekonomi yang bergantung pada laut dan produk-produknya. Ditambahkan juga bahwa
ekonomi kelautan berasal dari lautan (atau danau besar) yang sumberdayanya
menjadi input barang dan jasa secara langsung maupun tak langsung dalam
aktivitas ekonomi utamanya berupa;
a) Industry
yang secara iksplisit berkaitan dengan aktivitas kelautan atau
b) Secara
parsial berkaitan dengan kelautan yang berlokasi pada sutau perbatasan yang
ditandai oleh garis pantai (a
shore-adjacent zip code)
Ekonomi kelautan belum mendapatkan
tempat dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia karena:
1) Meminjam
pemikiran Gus Dur, mindset pembangunan ekonomi Indonesia lebih didominasi cara
berfikir continental ketimbang kelautan maupun maritime.
2) Pelbagai
kalangan berpendapat bahwa memosisikan ekonomi kelautan sebagai basis
pembangunan ekonomi nasional berimplikasi luas karena akan mengubah secara
radikal pelbagai nomenklatur, kebijakan politik anggaran, dan peraturan
perundangan di Indonesia.
3) Kalangan
intelektual ekonom Indonesia, parlemen dan birokrat relative kurang melek
soal-soal kelautan dan perikanan hingga kerap berfikir mengikuti aliran
pemikiran ekonomi arus utama idiologi neo-liberalismenya ketimbang menyempal
dan membangun gagasan-gagasan baru bersifat kontruktivisme.
Ruang
Lingkup Ekonomi Kelautan, dan Pesisir
Apabila menjadi ekonomi kelautan dan
pesisir sebagai suatu mindset baru pembangunan ekonomi di Indonesia semestinya
membutuhkan kategorisasi yang jelas soal ruang lingkupnya.
Secara geografis, lingkup ekonomi
kelautan dan pesisir Indonesia dibandingkan Amerika Serikat memiliki perbedaan
yang khas secara geografis hingga membutuhkan kategorisasi tersendiri yakni:
1) Indonesia
sebagai Negara kepulauan, sedangkan AS sebagai Negara continental (benua)
2) Indonesia
terletak di daerah tropis yang hanya memiliki dua musim sehingga keragaman
sumberdaya kelautannya amat tinggi. AS terletak di daerah Sub-tropis yangf
memiliki empat musim dan keragaman sumberdaya kelautannya amat rendah.
3) AS
memiliki cara pandang tersendiri soal laut sehingga kapal-kapalnya baik kapal
dagang, perang dan ikan dapat melayari semua lautan di dunia. AS hingga kini
tak mau mendatangani dan meratifikasi hukum laut internasional. Amat berbeda
dengan Indonesia yang telah meratifikasi hukum laut internasional yang
memandang suatu Negara memiliki “hak” untuk mengelola dan memanfaatkan laut dan
sumberdayanya di permukaan, badan air hingga bawah dasar laut untuk kepentingan
sebesar-besar kemakmuran rakyatnya.
Model pembangunan
dunia, pilihan demokrasi dan ekonomi kelautan
Model pembangunan sebuah Negara dan
pilihan demokrasi yang dianutnya amat berkorelasi positif dalam membangun
kesejahteraan rakyatnya. Hubungannya dengan ekonomi kelautan yakni menyangkut
pemanfaatan dan pengelolaan sumberdayanya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Negara yang telah memilih model demokrasi (free fight liberalism), parlementer
dengan demokrasi social maupun sistem komunisme telah mengetahui konsekuensinya
masing-masing.
Damanhuri (2010) dalam bukunyaa yang
berjudul “Ekonomi Politik dan Pembangunan. Teori, Kritik dan Solusi bagi
Indonesia dan Negara Sedang Berkembang” mengajukan empat model pembangunan
dunia dengan model pilihan demokrasinya:
1. Model
Negara Kesejahteraan (Welfare state) ala Negara-negara Skandinavia (Swedia,
Finlandia, Denmark serta Norwedia dan Negara-negara yang kekuasaannya
diperintah oleh partai sosialis democrat seumpama Prancis, Spanyol, Jerman dan
Inggris. Model ini dicirikan ;
a. Sistem
pajak progresif dan jaminan sosial efektif
b. Actor
swasta sebagai agen pertumbuhan yang efisien
c. Serikat
buruh amat menentukan berdampingan sistem demokrasi parlementer yang efektif
hingga dibarengi partai oposisi yang menjamin berlangsungnya sistem check and
balanced.
Di Negara Negara ini pemanfaatan
sumberdaya alam terbukti mampu mensejahterakan rakyatnya sekaligus
menyelamatkan lingkungan dari bahaya kerusakan ekologis.
2. Model
Negara Kemakmuran ala Jepang. Model ini
dicirikan ;
a. Negara
berperan sentral dalam mengambil keputusan jangka panjang, peningkatan
pertumbuhan ekonomi, adanya sistem konsesus antar lembaga dan pengembangan
teknologi. Akan tetapi implementasinya, Negara sedikit mencampuri dan lebih
mengedepankan swasta.
b. Kemitraan
swasta dan Negara/ birokrasi berlangsung dalam merebut pasar dunia
c. Sistem
subsidi bagi petani dan kelas sosial yang rendah
d. Serikat
buruh kurang berperan signifikan karena dikompensasi dalam proses mikro
perusahaan berupa konsultasi regular (mingguan, bulanan hingga harian) yang
inheren dalam sistem “bekerja seumur hidup’’.
Menariknya, Jepang dengan sistem ini
mampu mensejahterakan rakyatnya dan angka penganggurannya rendah.
3. Model
Populis ala Negara komunis dengan China sebagai fakta empirisnya pasca
berlangsungnya reformasi. Ciri-cirinya;
a. Hard
policy yang memaksa actor ekonomi memperoleh sesuai kebutuhannya dengan cara
membangun komune-komune buat mengatasi ledakan penduduk, pengangguran dan
kemiskinan missal
b. Monopoli
pengambilan keputusan oleh sekelompok kecil komune sentral partai menutup hak
berbeda pendapat menyangkut arah dan sistem kenegaraan
c. Pendekatan
aparat yang amat represif demi menjamin control public agar sistem yang
diberlakukan berjalan efektif.
Model china ini jelas tak menganut sistem demokrasi melainkan peran Negara yang
dominan (kapitalisme Negara). Akibatnya Negara Negara barat dan AS kerap
menuduh china sebagai pelanggar HAM
4. Model
neoliberalisme ala pemerintah Reagan- Bush di AS yang menekankan regulasi
ekonomi dan sosial. Ciri-cirinya;
a. Kepercayaan
peneh kepada mekanisme pasar dan swasta yang menciptakan pertumbuhan ekonmi,
teknologi, dan lapangan kerja. Soal pemecahan kemiskinan di luar sistem
produksi dan bersifat karitatif yang dikerjakan oleh pengusaha, politik dan
yayasan sosial secara informal
b. Membatasi
peran Negara, kecuali peran sebagai pertahanan dan mengoreksi ketidaksempurnaan
pasar umpamanya anti trust demi mencegah monopoli dan kartel
c. Politik
fiscal (pajak rendah) dan moneter (bunga rendah) hingga insentif bagi swasta
agr berperan maksimal
d. Pemotongan
subsidi ala welfare state (missal jaminan kesehatan kelompok rendah atau
pengangguran) yang menciptakan kelas sosial rendah. AS dengan model ini telah
memilih sistem demokrasi liberal (free fight liberalism).
2.2
Kinerja Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia
Semberdaya kelautan dan perikanan
Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik secara aspek
ekonomi, sosial, keamanan dan ekologi. Dengan total luas laut Indonesia sekitar
5,8 juta km2, yang terdiri dari 2,3 juta km2 perairan
kelautan, 0,8 juta km2 perairan teritorial, dan 2,7 km2
perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia, maka posisi dan letak kepulauan
Indonesia yang bersifat archipelagic, yang terdiri dari 17.504 pulau, menjadi
sangat penting dalam sistem perdangan dan penyedia bahan baku bagi masyarakat
nasional dan internasional. Selain itu juga letak wilayah kepulauan sangat
memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian yang didasarkan
pada basis sumberdaya kelautan dan perikanan.
Namun demikian secara umum kinerja
pembangunan kelautan dan perikanan sampai saat ini belum menunjukkan adanya
terobosan baru dalam melakukan langkah optimalisasi sumberdaya kelautan dan
perikanan untuk kinerja ekonomi nasional, melindungi kelestarian sumberdaya
ikan dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan. Selain itu juga banyak
program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang tidak memiliki
managemen yang baik, terkesan hanya sekedar pelaksanaan proyek saja sehingga
banyak yang tidak terpakai dan terbengkalai.
Kondisi Sumberdaya Ikan
Publikasi Food Agriculture Organization
(FAO, Maret 2007 dan 2008) menunjukan bahwa sekitar 52 persen stok ikan laut
dunia telah mengalami full exploited. Artinya bahwa sekitar 52 persen stok ikan
laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut.
Dalam publikasi FAO (2008) tersebut juga
digambarkan bahwa kondisi sumberdaya ikan di sekitar perairan Indonesia,
terutama di sekitar perairan Samudera India dan Samudera Pasifik sudah
menunjukan kondisi full exploited. Bahkan di perairan Samudera Hindia
kondisinya cenderung mengarah kepada overexploited. Artinya bahwa perairan
tersebut saat ini tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ekspansi penangkapan
ikan secara besar-besaran.
Produksi Nasional Ikan
dan Kejahatan Perikanan
Berdasarkan data Food Outlook (FAO 2007)
produksi perikanan tangkap Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,55 persen.
Penurunan tersebut lebih besar dari rata-rata penurunan produksi perikanan dari
sepuluh Negara produser perikanan dunia, yaitu sebesar2,37 persen. Hal ini
memperkuat dugaan para ahli bahwa kondisi sumberdaya ikan di beberapa wilayah
perairan sudah mengalami degradasi. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah
perlu secara cepat melakukan berbagai upaya guna menyelamatkan sumberdaya
perikanan di wilayah perairan Indonesia.
Penurunan jumlah tangkapan dan
peningkatan produksi budidaya ternyata sejalan dengan menurunnya jumlah nelayan
dan meningkatnya jumlah pembudidaya ikan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas
ekonomi nelayan sudah mengalami over fishing. Sehingga biaya operasional para
nelayan tidak sebanding lagi dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil
tangkapan. Hal ini pun menunjukkan kuatnya dugaan bahwa kondisi sumberdaya
perikanan Indonesia sudah berada dititik
kritis.
Selain itu juga permasalahan perikanan
di Indonesia diperparah lagi dengan belum optimalnya pemerintah dalam menindak
praktek illegal fishing. Kebijakan re-alokasi anggaran saat ini menimbulkan
masalah serius bagi keberlangsungan ekonomi dan sumberdaya perikanan nasional
kedepan.
Reinkarnasi Kebijakan
Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Kebijakan ekonomi pembangunan kelautan
dan perikanan yang berkembangan sejak awal reformasi sampai saat ini hanyalah
kebijakan-kebijakan yang terus berulang, padahal sudah terbukti kebijakan
tersebut telah mengalami kegagalan. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya berganti
nama setiap periode pemerintahan. Atau dengan kata lain kebijakan kelautan dan
perikanan tersebut merupakan kebijakan reinkarnasi dari kebijakan periode
pemerintahan sebelumnya.
Pada periode pemerintahan Gus Dur,
Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan mencanangkan program peningkatan
produksi ikan atau yang dikenal dengan istilah Protekan 2003. Target dari
Protekan 2003 tersebut adalah meningkatkan produksi ikan pada tahun 2003
menjadi 9 juta ton dengan nilai ekspor yang diharapkan mencapai 10 milyar $ US.
Namun demikian, sampai akhir tahun 2003 terget tersebut tidak dapat tercapai.
Data FAO (2009) menunjukan bahwa produksi ikan nasional pada tahun 2003 hanya
mencapai sekitar 5,8 juta ton dengan nilai ekspor dibawah 1,6 milyar $ US.
Memasuki periode pemerintahan Megawati,
pada tanggal 11 oktober 2003 kembali dicanangkan Program Gerbang Mina Bahari di
Teluk Tomini Provinsi Gorontalo. Target dari program tersebut meningkatkan
produksi ikan nasional sebesar 9,5 juta ton pada tahun 2006 dengan target nilai
devisa ekspor sebesar 10 milyar $ US. Target program Gerbang Mina Bahari
tersebut sama dengan target Program Protekan 2003, namun berbeda nama program
saja. Kegagalan yang sama terjadi juga pada program Gerbang Mina Bahari. Data
FAO (2009) menunjukan bahwa produksi ikan nasional pada tahun 2006 hanya
mencapai sekitar 6,2 juta ton dengan nilai ekspor produk perikanan hanya mampu
mencapai 1,7 miliar $ US.
Periode pemerintahan Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) jilid 1, pemerintah kembali mencanangkan program serupa dengan
nama Revitalisasi Kelautan dan Perikanan. Target dari program Revitalisasi
Kelautan dan Perikanan tersebut adalah peningkatan produksi ikan pada tahun
2009 sebesar 9,7 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 5 milyar $ US. Namun demikian,
sampai akhir periode KIB jilid I target revitalisasi kelautan dan perikanan
tersebut kembali tidak tercapai. Data FAO (2009) memprediksi perikanan nasional
tidak akan melebihi 7 juta ton dan nilai ekspor diperkirakan hanya mencapai 2,1
milyar $ US.
Kegagalan demi kegagalan program
peningkatan produksi perikanan pada tiga periode pemerintahan sebelumnya
ternyata tidak membuat KKP untuk berfikir ekstra guna menyusun terobosan baru.
Kinerja Ekonomi
Kelautan dan Perikanan
Data BKPM (2009) menunjukan pertumbuhan
nilai realisasi investasi sektor perikanan dalam kurun waktu 2006 – februari
2009 mengalami penurunan sebesar 5,39 persen per tahun. Nilai investasi sektor
perikanan tahun 2006 mencapai Rp. 33.000.000.000 dengan 99,39 persen bersumber
dari penanaman Modal Asing (PMA). Sementara tahun 2008 nilai investasi sektor
perikanan hanya mencapai Rp. 2.400.000.000 dengan 100 persen bersumber dari
PMA. Sepanjang Januari-Februari 2009 nilai investasi sektor perikanan masih
belumada. Hal ini menunjukan bahwa sektor perikanan ternyata tidak mendapatkan
perhatian yang baik dari para pemodal dalam negeri. Pemerintah terlihat belum
dapat menyakinkan para pemodal dalam negeri untuk menanamkan investasinya di
sektor perikanan.
Penurunan investasi tersebut sangat berpengaruh
terhadap penurunan kegitan usaha sektor perikanan. Buruknya iklim investasi dan
usaha sektor perikanan tersebut telah berdampak terhadap penyerapan tenaga
kerja di sektor perikanan. Selain itu juga, dampak menurunnya iklim investasi
dan kinerja usaha sektor perikanan telah menurunkan kinerja ekspor produk
perikanan Indonesia.
Memasuki tahun 2010, kinerja ekonomi
kelautan dan perikanan Indonesia belum menunjukan adanya suatu perbaikan yang
signifikan, hal ini ditunjukkan dengan lima indicator;
1. Neraca
pertumbuhan perdagangan produk ikan nasional pada triwulan 1 tahun 2010
mengalami deficit 16,10 %
2. Periode
Januari-Juni 2010 aktivitas pencurian ikan oleh kapal asing semakin semarak
3. Rencana
kementerian kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya
sampai 353% semakin suram untuk tercapai
4. Investasi
sektor perikanan pada triwulan 1 tahun 2010 dikuasai asing
5. Kesejahteraan
nelayan dan pembudidaya ikan cenderung menurun.
Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh
terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang
semakin tinggi, baik nelayan maupun di para pembudidaya ikan.
Dampak FTA ASEAN- China
Bagi Perikanan Indonesia
Indonesia sebagai bagian ASEAN
memberlakukan perdagangan bebas dengan China melalui (Free-Trade Area/FTA
ASEAN-China) mulai tahun 2010, walaupun penandatanganan FTA tersebut sudah
dilakukan sejak tahun 2002. FTA ASEAN-CHINA tidak hanya akan mengancam konsumsi
masyarakat, melainkan sektor riil perikanan.
Menghapus sistem tariff (pajak ekspor
dan impor) dan memberlakukan non-tarif jadi instrument pokok perdagangan bebas
(free trade area). Di sektor perikanan Cina akan menggilas Indonesia akibat
tidak kalah bersaing. Indikatornya pertama, Laporan FAO 2008 menempatkan Cina
sebagai Negara produksi perikanan terbesar yang bersumber dari laut dan
perairan umum 17,1 juta ton. Kedua, Cina juga sebagai produsen perikanan
budidaya (aquaculture) terbesar dunia. Capaiannya tahun 2004 sebesar 30.614.968
ton meningkat 34.429.122 tahun 2006 (naik 6,05%). Superioritas Cina dalam
perikanan dunia amat ekspansif. Cina membidik bekerjasama dengan ASEAN utamanya
Indonesia karena penduduknya berjumlah sekitar 230 juta sebagai pasar potensial
perikanan dan produknya.
Dampak
:
Pertama, usaha perikanan rakyat
(penangkapan dan budidaya) pasti akan kolaps karena tidak mampu menyaingi
serbuan ikan dan produk ikan dari Cina
Kedua, berlakunya FTA ASEAN-China 2010,
otomatis investasi skala besar perikanan akan masuk Indonesia.
Ketiga, liberalisasi perikanan dalam
skala bisnis besar berpotensi meningkatkan emisi karbon.
Mencermati fakta dan dampaknya,
kebijakan pemerintah menekan perjanjian FTA ASEAN-China dikhawatirkan akan
memperpuruk industry perikanan nasional, perikanan rakyat (nelayan dan
pembudidaya ikan) dan memproduksi kemiskinan hingga pengangguran baru.
Redesain Kebijakan
Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan kondisi tersebut diatas
hendaknya menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan kelautan dan
perikanan. Kegagalan pendekatan produksi dalam pembangunan ekonomi kelautan dan
perikanan selama ini disebabkan oleh:
Pertama, kondisi sumberdaya ikan tangkap
yang terus mengalami degradasi.
Kedua, perikanan budidaya sampai saat
ini belum dapat diandalkan dalam meningkatkan produksi ikan nasional sampai
353%.
Berdasarkan kedua hal tersebut,
pemerintah hendaknya dapat mengkaji ulang arah dan kebijakan berdasarkan
pendekatan peningkatan produksi ikan tersebut. Pemerintah Indonesia hendaknya
dapat belajar dari Negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam
meningkatkan nilai ekspor produk perikanannya walaupun ikannya jauh dibawah
Indonesia. Hal ini menunjukkan daya saing produk perikanan Indonesia masih jauh
di bawah produk perikanan kedua Negara tersebut. Selain itu juga, dukungan
pembangunan dari berbagai pihak harus diberikan kepada sektor ini. Dukungan
berupa keputusan politik serta pemihakan yang nyata dari seluruh instansi
terkait, akan bias menjauhkan dan menjaga Indonesia dari keterpurukan ekonomi
kelautan da perikanan. Ekonomi kelautan dan perikanan seharusnya menjadi pilar
keunggulan kompetitif bangsa dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan
kemakmuran rakyat.
Beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian guna mengoptimalkan sumberdaya kelautan dan perikanan nasional,
yaitu:
1. Menindak
secara tegas praktek-praktek illegal fishing
2. Mengkaji
ulang strategi pemberdayaan ekonomi nelayan
3. Memperkuat
peran kementerian kelanjutan dan perikanan sebagai institusi yang bertanggung
jawab terhadap masa depan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.
4. Redesain
minapolitan. Minapolitan saat ini hanya menekankan kepada peningkatan produksi
ikan saja.
5. Upaya
menjaga kelestarian sumberdaya ikan laut, khususnya ikan pelagis kecil (small
pelagic) dan nilai ekonomis karena harga pakan tinggi, pemerintah perlu
mengembangkan perikanan budidaya untuk ikan-ikan jenis herbivore seperti ikan
nila (Tilapia), ikan detrivora, seperti bandeng dan gurami serta rumput laut.
Sementara itu, untuk meningkatkan
kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, pemerintah hendaknya memperhatikan
beberapa hal, yaitu;
1. Penurunan
biaya rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan
2. Penurunan
biaya produksi perikanan
selain itu juga pemerintah perlu
mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok
pembudidaya ikan dengan bahan baku local. Sehingga mereka tidak tergantung lagi
dengan pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.
2.3
Permasalahan Ekonomi Kelautan di Indonesia
2.3.1
Illegal Fishing
Kegiatan
penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di
perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki
yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan
peraturan negara tersebut.
Kegiatan Illegal Fishing yang paling sering terjadi
di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh
kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga.
Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat illegal fishing yang
terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan dari tahun 2005
sampai 2010 dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar
terjadi di ZEE (Exlusive Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di
perairan kepulauan.
Beberapa modus/jenis kegiatan illegal yang sering
dilakukan KII, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal
Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana
ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap,
pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen
pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak
mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang
transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,
dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.
Sampai
dengan tahun 2008, kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, terbilang
cukup tinggi dan memprihatinkan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar
Tingkat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Perikanan di
WPP-RI
Faktor -faktor yang menyebabkan
terjadinya Illegal fishing di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan
strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki
perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri.
Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7
(tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- Pertama,
Kebutuhan ikan dunia meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun.
- Kedua,
perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup
tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
- Ketiga,
Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia
masih menjanjikan.
- Keempat,
Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan
khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas.
- Kelima,
Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat
terbuka.
- Keenam,
Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan
khususnya dari sisi kuantitas.
- Ketujuh,
Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan
perkara tindak pidana perikanan masih belum solid.
Data FAO tahun 2001 memperkirakan
kerugian Indonesia akibat praktek pencurian ikan mencapai US $ 4 miliar. Hingga
Juni 2010 jumlah kapal ikan yang menjarah lautan Indonesia sudah mencapai 116
unit terdiri dari 114 unit kapal asing dan 4 unit kapal domestik.
Lokasi
pencurian ikan tersebut antara lain:
- pencurian ikan di perairan selat
Malaka.
- Pencurian ikan di laut Cina selatan
yang masuk wilayah Indonesia.
- Pencurian ikan di laut Jawa dan
pesisir Kalimantan.
- pencurian ikan di perairan Utara
Sulawesi dan Samudra Pasifik yang masuk ZEE Indonesia.
- Pencurian ikan di samudra Pasifik
dan Utara Papua yang masuk ZEE Indonesia.
Data penurian ikan tersebut dari
Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia tahun 2010.
2.3.2
Degradasi
Ekosistem Sumberdaya Pesisir dan Beberapa Pulau Kecil
Pembangunan
pesisr dan laut Indonesia, secara historis sudah dimulai sejak tahun 90-an.
Dalamkurun waktu 10 tahun, lingkungan pesisir dan laut Indonesia telah
mengalami perubahan signifikan, baik dari aspek sumberdaya maupun dampak yang
mmenyertainya. Tentunya meningkatnya kerusakan tidak dapat dapat dihindarkan.
1. Mangrove
Hutan mangrove merupakan satu
ekosistem pesisir yang amat penting di Indonesia.
Berdasarkan data Direktorat Jendral
Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial (2001) dalam Gunarto (2004) luas hutan
Mangrove di Indonesia pada tahun 1999 diperkirakan mencapai 8.60 juta hektar
akan tetapi sekitar 5.30 juta hektar dalam keadaan rusak. Sedangkan data FAO
(2007) luas hutan Mangrove di Indonesia pada tahun 2005 hanya mencapai 3,062,300 ha atau 19% dari
luas hutan Mangrove di dunia dan yang terbesar di dunia melebihi Australia
(10%) dan Brazil (7%).
Data
hasil pemetaan Pusat Survey Sumber Daya Alam Laut (PSSDAL)-Bakosurtanal dengan
menganalisis data citra Landsat ETM (akumulasi data citra tahun 2006-2009, 190
scenes), mengestimasi luas mangrove di Indonesia adalah 3.244.018,46 ha
(Hartini et al., 2010). Kementerian kehutanan tahun 2007 juga
mengeluarkan data luas hutan mangrove Indonesia, adapun luas hutan mangrove
Indonesia berdasarkan kementerian kehutanan adalah 7.758.410,595 ha
(Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, 2009 dalam
Hartini et al., 2010), tetapi hampir 70%nya rusak (belum tau kategori
rusaknya seperti apa). kedua instansi tersebut juga mengeluarkan data luas
Mangrove per propinsi di 33 Provinsi di Indonesia. luas-luas mangrove di 33
Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:
Fungsi hutan mangrove adalah:
1. Sebagai tempat hidup dan mencari
makan berbagai jenis ikan, kepiting, udang dan tempat ikan-ikan melakukan
proses reproduksi
2. Menyuplai bahan makanan bagi
spesies-spesies didaerah estuari yang hidup dibawahnya karena mangrove
menghasilkan bahan organik
3. sebagai pelindung lingkungan dengan
melindungi erosi pantai dan ekosistemnya dari tsunami, gelombang, arus laut dan
angin topan
4. sebagai penghasil biomas organik dan
penyerap polutan disekitar pantai dengan penyerapan dan penjerapan
5. sebagai tempat rekreasi khususnya
untuk pemandangan kehidupan burung dan satwa liar lainnya
6. sebagai sumber bahan kayu untuk
perumahan, kayu bakar, arang dan kayu perangkap ikan
7. tempat penagkaran dan penangkapan
bibit ikan
8. sebagai bahan obat-obatan dan
alkohol
Dengan
melihat fungsi tersebut diharapkan kita bisa menjaga hutan mangrove kita
sehingga dapat dinikmati oleh generasi setelah selanjutnya.
2. Terumbu Karang
Data
2011 yang dihimpun dari 1.076 stasiun pengamatan oleh Pusat Penelitian
Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan, hanya 5,58
persen terumbu karang dalam kondisi sangat baik dan 26,95 persen baik. Sisanya
sebanyak 36,90 persen berkondisi cukup dan 30,76 persen kurang baik. Kondisi
ini sangat mengkhawatirkan dan perlu solusi tepat. Pada 1998, pemerintah
mendirikan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) untuk
menyelamatkan terumbu karang Indonesia.
Sumber
penyebab kerusakan terumbu karang ini akibat dari ulah para nelayan yang masih
menggunakan teknik-teknik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti
bubu, lampara dasar, kelong, gillnet, racun, dan bom.
Kini
daerah yang terumbu karangnya menjadi objek wisata hingga penelitian yaitu
Bunaken, kepulauan Taka Bonate, kepulauan Seribu, Kepulauan Togian, kepulauan
Wakatobi, pulau Banda, pulau Lucipara, pulau Pombo.
3. Penambangan
Pasir Laut
Penambangan
pasir laut di Indonesia masih terus dilakukan dan dijual secara illegal.
Penambangan pasir ini banyak dilakukan di kepulauan Riau. Hal ini terus
dilakukan karena harga pasir laut yang begitu tinggi. Dapat dibayangkan berapa
keuntungan yang didapat penambang jika harga pasir laut mencapai S$ 20 / m3(
Djajal, 2002) .
Hal
itu pastinya hanya menguntungkan pihak penambang, sedangkan para nelayan merasa
dirugikan, karena air laut yang semula jernih setelah ada penambangan pasir
berubah menjadi keruh. Hal itu akan menyulitkan para nelayan untuk menangkap
ikan.
4. Reklamsasi
Pantai
Reklamasi pantai di Jakarta menjadi konflik antara
pemerintah DKI Jakarta dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dampak dari
reklamasi Teluk Jakarta dapat berimplikasi dari berbagai aspek baik ekonomi,
ekologis, hidro-oceanografi, sosial-budaya, demografi, ketersediaan energi
listrik yang akhirnya berdampak terhadap pembangunan wilayah pantai utara Jawa
secara menyeluruh.
5. Pencemaran
Minyak di Laut
Masalah pencemaran minyak di laut seringkali terjadi
di perairan Indonesia, karena perairan Indonesia merupakan jalur pelayaran
internasional dan Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak
mentah.
Diperkirakan perhari sebanyak 7 juta barel minyak
mentah melewati selat Malaka, 0,3 juta
barel perhari melalui perairan pulau Sumatera dan 5-6 kapal tanker raksasa
bermuatan 250.000 ton melewati selat Lombok dan Makassar. Ramainya transportasi minyak diperairan
tersebut setidaknya telah menimbulkan
beberapa kasus yang diakibatkan oleh kandasnya kapal tersebut, tabrakan dengan
kapal lain dan kebocoran.
6. Abrasi dan Sedimentasi
Kasus sedimentasi sepanjang Oktober
2009-2010:
a. Abrasi pantai di Bali sepanjang
181,70 kmdari total 437,70 km.
b. Abrasi pantai di Jawa Tengah 4000
ha.
c. Abrasi pantai Jepara 610,527 m2.
d. Menyempitnya luas laguna segara
anakan tinggal 700 hektar akibat sedimentasi sungai Citandui 750.000 kubik
ditambah sungai Cimeneng 250.000 kubik per tahun.
Setiap 1cm
kenaikan muka laut rata – rata berdampak mengurangi garis pantai 1,23 hingga
4,48 m.
2.3.3
Utang
Luar Negeri dalam Membangun Kelautan dan Perikanan Indonesia
Hingga
tahun 2010 Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) masih mengutang dari lembaga – lembaga keuangan internasional.
KKP mengutang pada Islamic Development Bank (IDM) untuk membiayai infrastruktur
dan mengutang dari Asia Development Bank (ADB)untuk merehabilitasi terumbu
karang.
2.3.4
Perubahan
Iklim Global dan Dampaknya bagi Sumberdaya Kelautan
Pemanasan
global akan mendorong migrasi ikan dari perairan tropis ke sub-tropis yang
memosisikan negara lain karena surplus tangkapan ikan.
Hasil penelitian Koalisi Rakyat
untuk Keadilan Perikanan dan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban
Maritim di pulau Tarakan menunjukan adanya dampak perubahan iklim:
- Musim penangkapan ikan di wilayah
Tarakan sudah sulit diprediksi setiap tahunnya.
- Angin kencang dan badai yang melanda
wilayah pesisir Tarakan.
- Dalam periode waktu antara tahun
1980-1990 terjadi kekeruhan air laut secara alamiah.
- Telah terjadi perubahan lokasi
fishing ground ikan dan hasil tangkapan menurun sejak 5 tahun terakhir.
2.3.5
Kemiskinan Masyarakat
Pesisir
Hasil
penelitian membuktikan bahwa di kabupaten Sukabumi dan Karawang kawasan pesisir
lebih tertinggal ketimbang non pesisir.
Penyebab kemiskinan di wilayah pesisir antara lain:
- Kuatnya tekanan – tekanan struktural
yang bersumber dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun sub-sektor
perikanan.
- Ketergantungan yang berbentuk patron
client antara pemilik faktor produksi dan buruh nelayan.
- Terjadinya over eksploitasi terhadap
sumberdaya perikanan terhadap akibat modernisasi yang tak terkendali.
- Terjadinya penyerobotan wilayah
perikanan tradisional yang dilakukan oleh perusahaan perikanan modern yang
sejatinya menjadi daerah beroprasinya nelayan trasisional.
- Adanya fenomena kompradorisme
meminjam pemikiran neomarxis dalam kasus penangkapan ikan.
2.3.6
Buruh Nelayan
Nelayan
buruh dalam sistem kelas sosial masyarakat pesisir tergolong marjinal dan
tertidas secara ekonomi. Struktur sosial nelayan khususnya nelayan tradisional
dan nelayan buruh, biasanya amat lemah di depan juragan. mereka bahkan
menganggap juragan mendekatai mesianis akibat keberadaanya dapat menjadi juru
selamat saat mereka tidak memiliki uang.
Nelayan
buruh bukanlahorang miskin, mereka hanya sebagian warga bangsa yang tidak
berdaya akibat kebijakan ekonomi politik negara yang menganut mahzab produktif
dan eksploitatif atas sumber daya kelautan dan perikanan yang berlangsung
hingga kini.
Sebagai negara yang menghormati hak
asasi manusia, Buruh nelayan dan nelayan semestinya mendapatkan:
- Asuransi berupa suransi kematian,
kecelakaan kerja, kesehatan, dan pendidikan anak – anak.
- Jaminan perlindungan hukum bagi
nelayan buruh/tradisional yang menangkap ikan di perbatasan wilayah maritim.
Kusnadi Menyatakan bahwa alasan kuat
pentingnya asuransi buat nelayan karena:
- Kegiatan melaut bersifat spekulatif
tinggi sehingga amat sulit bagi nelayan memprediksi hasil dan pendapatan yang
diperolehnya.
- Investasi di sektor perikanan
membutuhkan biaya yang besar untuk operasional, rekruitmen nelayan buruh dan
pemeliharaan alat tangkap.
- Melaut beresiko tinggi atas
keselamatan jiwa dan kesehatan badan.
- Kawasan pesisir umumnya rawan
penyakit menular dan endemik hingga kualitas SDM nelayan rata – rata
berpendidikan rendah.
2.4
Potensi Ekonomi Kelautan dalam Pembangunan
Ekonomi Indonesia
2.4.1
Potensi Fisik
Potensi
wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari Perairan
Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Teritorial seluas 0.3 juta km2. Perairan
Nasional seluas 3,1 juta km2, Luas Daratan sekitar 1,9 juta km2, Luas Wilayah Nasional
5,0 juta km2, luas ZEE (Exlusive Economic Zone) sekitar 3,0 juta km2, Panjang
garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau.
2.4.2
Potensi
Pembangunan
Potensi
Wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah
sebagai berikut:
1. Sumberdaya
yang dapat diperbaharui seperti; Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen),
Hutan mangrove, Terumbu karang, Industri Bioteknologi Kelautan dan Pulau-pulau
kecil.
2. Sumberdaya
yang tidak dapat diperbaharui seperti; Minyak bumi dan Gas, Bahan tambang dan
mineral lainnya serta Harta Karun.
3. Energi
Kelautan seperti; Pasang-surut, Gelombang, Angin, OTEC (Ocean Thermal Energy
Conversion).
4. Jasa-jasa
Lingkungan seperti; Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta Penampung
(Penetralisir) limbah.
2.4.3
Potensi Sumberdaya
Pulih (Renewable Resource)
Potensi
wilayah pesisir dan lautan lndonesia dipandang dari segi Perikanan meliputi; Perikanan
Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya) sekitar
4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400, Mariculture (rumput
laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan
taksiran nilai US$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran
nilai US$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran
nilai US$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran
nilai US$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar
US$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai
US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US$ 17.620.302.800 atau
24,5 %. Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta
energi terbarukan serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang
memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
2.4.4
Potensi
Sumberdaya Tidak Pulih (Non Renewable Resource)
Pesisir
dari Laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang
yang besar. Dari hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang
terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat
di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru
diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu
berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7
miliar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 miliar barel di antaranya sudah
dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang
belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3
miliar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau
sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam.
Sementara
itu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yangdimiliki Indonesia sampai dengan tahun
1998 mencapai 136,5 Triliun Kaki Kubik (TKK). Cadangan ini mengalami kenaikan
bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 Triliun Kaki Kubik.
Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan,
tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium, dan lain
sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga
diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut.
2.4.5
Potensi
Geopolitis
Indonesia
memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan negaranegara ekonomi
maju, posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai
jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia
berada di wilayah NKRI yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat
Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia
sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.
2.4.6
Potensi
Sumberdaya Manusia
Potensi
wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi SDM adalah sekitar 60
% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian
seperti: Perdagangan, Perikanan tangkap, Perikanan Budidaya, Pertambangan,
Transportasi laut, dan Pariwisata bahari. Potensi penduduk yang berada menyebar
di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas
ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara.
Begitu
banyak potensi kelautan di Indonesia yang dapat mendorong berjalannya
pembangunan ekonomi. Potensi-potensi tersebut harus di kembangkan dan
dimanfaatkan se-optimal mungkin untuk pembangunan ekonomi serta kesejahteraan
rakyat Indonesia. Potensi tersebut akan terbuang sia-sia apabila tidak
dimanfaatkan sebaik mungkin.
2.5
Strategi Pembangunan Ekonomi Kelautan di Indonesia
2.5.1
Diversifikasi
Sumberdaya Pertambangan
Pertambangan
sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan kelautan mempunyai potensi
yang cukup besar. Potensi tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui
eksplorasi agar didapatkan cadangan baru karena sumberdaya tersebut pada suatu
saat akan habis. Pengembangan sumberdaya baru dan diversifikasi sumberdaya pertambangan
akan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan kelautan di sektor
pertambangan. Namun demikian pengembangan pertambangan di era otonomi daerah harus
memberikan manfaat eksploitasi kepada masyarakat lokal serta menghindari terjadinya
konflik dengan mereka dan sedapat mungkin meminimumkan kerusakan lingkungan
yang ditimbulkannya. Peningkatan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya
pertambangan dan energi harus mempertimbangkan koeksistensi dengan sektor
lainnya terutama sumberdaya pulih (renewable).
2.5.2
Pengembangan
Pariwisata Bahari
Sektor
pariwista bahari merupakan sektor yang paling efisien dalam bidang kelautan, sehingga
pengembangan kepariwisataan bahari perlu mendapatkan prioritas. Pembangunan
wisata bahari dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan obyek dan daya tarik
wisata secara optimal. Berbagai obyek dan daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan
adalah wisata alam (pantai), keragaman flora dan fauna (biodiversity). seperti
taman laut wisata alam (ecotourism), wisata bisnis wisata budaya, maupun
wisata olah raga. Dengan potensi wisata bahari yang tersebar di hampir sebagian
besar kabupaten/kota yang memiliki pesisir akan membawa dampak langsung yang sangat
besar kepada pendapatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah.
2.5.3
Pembangunan
Perikanan
Salah
satu persoalan mendasar dalam pembangunan perikanan adalah lemahnya akurasi
data statistik perikanan. Data perikanan di berbagai wilayah di Indonesia
biasanya berdasarkan perkiraan kasar dari laporan dinas perikanan setempat.
Belum ada metode baku yang handal untuk dijadikan panduan dinas-dinas di daerah
setempat dalam pengumpulan data perikanan ini. Oleh karena itu diperlukan
tindakan lebih lanjut agar akurasi statistik perikanan menjadi lebih pasti. Hal
ini akan sangat membantu dalam memanfaatkan sumber perikanan yang ada.
2.5.4
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
Kebijakan
pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada
landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan
itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di
tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan
mikro yang dimaksudkan adalah pensoalan internal masyarakat nelayan dan petani
ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya.
Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani
ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha
seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan
hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan
usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim,
harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya
nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;
1. Kehidupan
masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi
lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi
kualitas lingkungan.
2. Kehidupan
masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim
ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
3. Persoalan
lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal
ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual.
Karakteristik
ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat
peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi
kondisi sosial masyarakat nelayan.Namun demikian di balik ketiga persoalan
tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih
mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial
(patron client). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar
nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya
sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam "Iingkaran
setan" kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada
masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian
pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
Semestinya ada instrumen kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau
tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil
keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti menciptakan skenario baru model-model
pembiayaan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kelembagaan
dan kemampuan bisnis masyarakat pesisir menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan.
2.5.5
Armada
Angkutan Laut: menjadi Tamu di Negeri Sendiri
Wawasan
pembangunan nasional adalah wawasan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah,
politik dan ekonomi sehingga untuk membangun nusantara wilayahnya yang 75%
wilayahnya adalah laut diperlukan angkutan laut yang kuat untuk melancarkan
arus masuk, barang dan jasa. Selain itu ekspor dan impor produk memerlukan jasa
transportasi yang prima. Saat ini sekitar 96% angkutan ekspor impor dan 55%
angkutan domestik masih dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing, Namun
demikian, ternyata pemintaan yang besar tersebut tidak dapat dilayani oleh
armada nasional dikarenakan berbagai kelemahan di antaranya terbatasnya armada
kapal yang handal, lemahnya dukungan lembaga keuangan, kemampuan manajemen dalam
persaingan internasional, sehingga armada angkutan laut seperti menjadi tamu di
negeri sendiri karena aktivitas transportasi lebih banyak ditangani perusahaan
asing. Pemerintah dan dunia swasta harus segera mengantisipasi globalisasi
perdagangan dengan membangun armada laut nasional, apabila bangsa Indonesia
ingin mengembangkan perekonomian dan membangun jati-dirinya sebagai negara
bahari terbesar di dunia. OIeh karena itu, hendaknya sekurang-kurangnya kita
dapat menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, melalui penerapan kebijakan yang
berpihak pada armada nasional serta pembangunan kembali armada niaga modern dan
tradisional.
2.5.6
Pelabuhan Umum
Dan Perikanan : Pintu Masuk Yang Mahal
Pelabuhan
adalah pusat aktivitas perekonomian kelautan, sehingga keberadaannya sangat
diperlukan dalam pembangunan kelautan. Pada saat ini dirasakan pengembangan pelabuhan
umum dan perikanan belum berfungsi secara optimal. Hal tersebut dikarenakan
oleh berbagai faktor seperti terbatasnya fasilitas, rendahnya teknologi, kualitas
pelayanan yang rendah serta biaya yang mahal maupun kesalahan dalam perencanaan.
Dalam rangka peningkatan arus barang dan jasa pada era pasar bebas maka
pengelolaan pelabuhan harus mampu meningkatkan kinerjanya dan menekan biaya tinggi
agar efesiensi nasional maupun bisnis dapat tercapai. Dalam pengelolaan
perizinan perlu dicari sistem prosedur yang paling efisien dan efektif agar
pergerakan kapal dan arus barang dapat diperbaiki, perizinan kapal umum dan kapal
ikan harus dipisah karena karakteristiknya berbeda sehingga tidak terjadi
inefisiensi karena birokrasi yang panjang. Sudah saatnya pemerintah lebih
sebagai fasilitator dan membuat kebijakan sehingga bisnis bisa bergerak sesuai
dengan kekuatan yang berperilaku wajar.
2.5.7
Pengembangan
Industri Maritim
Industri
maritim merupakan salah satu industri strategis yang dipilih sebagai suatu bagian
dari berbagai ujung tombak industri berbasis teknologi dan strategi globalisasi
demi melancarkan pembangunan dalam negeri dan kemajuan peranan Indonesia dalam persaingan
internasional. Industri maritim Indonesia sangat berpotensi dalam menjawab tantangan-tantangan
masa depan dan memberi nilai tambah yang cukup tinggi untuk produk–produk
transportasi laut yang dapat menghasilkan tambahan devisa ekspor. Secara umum,
industri maritim nasional relatif tertinggal jauh dari berbagai negara, padahal
industri maritim yang termasuk di dalamnya industri galangan kapal dan jasa perbaikan
(docking), industri mesin kapal dan perlengkapannya, industri pengolahan
minyak dan gas bumi sangat menentukan kemampuan nasional dalam memanfaatkan potensi
laut. Kemampuan bangsa Indonesia dalam industri maritim sangat terbatas karena
tingginya nilai investasi yang harus ditanamkan di dalamnya, serta masih terbatasnya
kemampuan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang handal sehingga produk
industri maritim kita secara umum tidak bisa menyaingi produk impor, untuk itu
diperlukan strategi, yang komprehensif dalam mengembangkan industri maritim, dalam
hal ini harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada kemampuan sendiri.
2.4.8
Bangunan
Kelautan : Design with the Nature
Pembangunan
kontruksi di pesisir dan laut memerlukan kemampuan rekayasa yang sesuai dengan
kondisi alam (Design with the Nature) pesisir dan laut yang memiliki kondisi
ekosistem dan fisik berbeda dengan daratan. Dengan demikian faktor bangunan kelautan
(kegiatan penyiapan lahan sampai kontruksi di pesisir dan bangunan lepas pantai)
harus dikaji dengan seksama agar tidak menimbulkan bencana yang berdampak pada
manusia dan lingkungan serta sumberdaya alam (kasus reklamasi Teluk Jakarta dan
Manado).
2.4.9
Jasa Kelautan
3
Jasa kelautan yang terdiri dari segala
jenis kegiatan yang bersifat menunjang dan mempelancar kegiatan sektor kelautan
seperti jasa pelayan pelabuhan, keselamatan pelayaran, perdagangan,
pengembangan sumberdaya kelautan seperti pendidikan, pelatihan dan penelitian.
Peluang pasar pada jasa kelautan yang potensial harus dipersiapkan dari
sekarang karena karakteristik bisnisnya yang memerlukan kualifikasi sumberdaya
manusia yang prima dan dukungan sarana informasi, komunikasi serta dukungan
teknologi maju. Pemerintah memerlukan visi jangka panjang dan segera melakukan
investasi untuk mendorong bisnis di masa depan yang menjanjikan aktivitas
ekonomi.
BAB
III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
DAFTAR
PUSTAKA
Buku:
Subri, Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta:
PT.Rajagrafindo
E-Book:
http://eafm
indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN
PERMASALAHANNYA.pdf
[Diakses tanggal 25 September 2014]
Kusumastanto, Tridoyo. 2012. Pengembangan
Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21. http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdf
Internet:
Hutan Mangrove dan Luasannya di indonesia _ A.R.
As-syakur.htm
(Hartini, S., Guridno
Bintar Saputro, M. Yulianto, Suprajaka. 2010. Assessing the Used of Remotely
Sensed Data for Mapping Mangroves Indonesia. SELECTED TOPICS in POWER SYSTEMS
and REMOTE SENSING. In 6th WSEAS International Conference on REMOTE SENSING
(REMOTE ’10), Iwate Prefectural University, Japan. October 4-6, 2010; pp.
210-215.)
Mukhtar. Illegal Fishing di Indonesia.diakses pada http//:Illegal Fishing di
Indonesia.htm. Pad tanggal
24/09/2014.
30,7
Persen Terumbu Karang Indonesia Terancam Punah.htm
untuk admin, saya meminta izin karena saya ingin menjadikan penelitiannya sebagai salah satu referensi untuk tugas kuliah saya, terima kasih
BalasHapusHalo, semuanya, tolong, saya dengan cepat ingin menggunakan media ini untuk membagikan kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman yang benar-benar mengubah hidup saya dari kemiskinan menjadi seorang wanita kaya dan sekarang saya memiliki kehidupan yang sehat tanpa tekanan dan kesulitan keuangan,
BalasHapusSetelah berbulan-bulan mencoba mendapatkan pinjaman di internet dan saya telah ditipu dari 400 juta, saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari kreditor online yang sah dalam kredit dan tidak akan menambah rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk meminta saran kepada teman saya tentang bagaimana cara mendapatkan pinjaman online, kami membicarakannya dan kesimpulannya adalah tentang seorang wanita bernama Mrs. Maria yang adalah CEO Maria Loan. Perusahaan
Saya mengajukan jumlah pinjaman (900 juta) dengan suku bunga rendah 2%, sehingga pinjaman yang disetujui mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan untuk transfer. pinjaman, saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.
Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah 900 juta. Saya sangat senang bahwa akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan memesan pemberi pinjaman saya dengan kredit saya yang sebenarnya, yang dapat memberikan hati saya harapan.
Terima kasih banyak kepada Ibu Maria karena telah membuat hidup saya adil, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Ibu Maria dengan baik melalui E-mail (mariaalexander818@gmail.com) ATAU Via Whatsapp (+1 651-243 -8090) untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan pinjaman Anda,
Jadi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk membaca tentang kesuksesan saya dan saya berdoa agar Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.
Nama saya adalah kabu layu, Anda dapat menghubungi saya untuk referensi lebih lanjut melalui email saya: (kabulayu18@gmail.com)
Terima kasih semua.
Halo, semuanya, tolong, saya dengan cepat ingin menggunakan media ini untuk membagikan kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman yang benar-benar mengubah hidup saya dari kemiskinan menjadi seorang wanita kaya dan sekarang saya memiliki kehidupan yang sehat tanpa tekanan dan kesulitan keuangan,
BalasHapusSetelah berbulan-bulan mencoba mendapatkan pinjaman di internet dan saya telah ditipu dari 400 juta, saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari kreditor online yang sah dalam kredit dan tidak akan menambah rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk meminta saran kepada teman saya tentang bagaimana cara mendapatkan pinjaman online, kami membicarakannya dan kesimpulannya adalah tentang seorang wanita bernama Mrs. Maria yang adalah CEO Maria Loan. Perusahaan
Saya mengajukan jumlah pinjaman (900 juta) dengan suku bunga rendah 2%, sehingga pinjaman yang disetujui mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan untuk transfer. pinjaman, saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.
Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah 900 juta. Saya sangat senang bahwa akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan memesan pemberi pinjaman saya dengan kredit saya yang sebenarnya, yang dapat memberikan hati saya harapan.
Terima kasih banyak kepada Ibu Maria karena telah membuat hidup saya adil, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Ibu Maria dengan baik melalui E-mail (mariaalexander818@gmail.com) ATAU Via Whatsapp (+1 651-243 -8090) untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan pinjaman Anda,
Jadi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk membaca tentang kesuksesan saya dan saya berdoa agar Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.
Nama saya adalah kabu layu, Anda dapat menghubungi saya untuk referensi lebih lanjut melalui email saya: (kabulayu18@gmail.com)
Terima kasih semua.
Did you hear there is a 12 word sentence you can say to your crush... that will trigger deep emotions of love and impulsive attractiveness for you buried inside his heart?
BalasHapusBecause deep inside these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's instinct to love, adore and care for you with all his heart...
====> 12 Words Who Trigger A Man's Love Response
This instinct is so built-in to a man's genetics that it will make him try better than ever before to make your relationship as strong as it can be.
Matter-of-fact, triggering this dominant instinct is so binding to having the best ever relationship with your man that the instance you send your man one of these "Secret Signals"...
...You will instantly notice him expose his heart and soul to you in a way he haven't experienced before and he'll see you as the only woman in the galaxy who has ever truly appealed to him.